Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, dan selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BPBD  Provinsi Kalimantan Barat  berpedoman kepada Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 127 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Tugas pokok  BPBD adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BPBD Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi antara lain :

  1. Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanagan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata.
  2. Penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  3. Penyusunan, penetapan dan menginformasikan peta rawan bencana.
  4. Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
  5. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
  6. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari APBD.
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Jumlah Kunjungan : : 207